Pemerintah Kaji Aturan Pemulangan Paksa Devisa Ekspor

Pemerintah Kaji Aturan Pemulangan Paksa Devisa Ekspor

hargajualgenset.club .Pemerintah tengah menyiapkan upaya lanjutan untuk memastikan devisa hasil ekspor masuk ke dalam negeri. Aturan baru berikut sanksinya kini tengah dikaji agar eksportir membawa pulang valuta asing mereka, termasuk menukarnya ke rupiah. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, mengatakan aturan tersebut masih dikaji. Untuk sementara, instrumen kepabeanan dapat diterapkan untuk memastikan eksportir patuh melaporkan devisa hasil ekspor. “Kami coba enforcement, kalau tidak comply kami tidak akan layani atau bisa diblock ekspornya,” kata Susiwijono, kemarin. Dia mengatakan penerapan sanksi pernah diberlakukan pada 2011 lewat pelarangan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kala itu, tingkat kepatuhan eksportir meningkat di atas 90 persen. “Tidak hanya memastikan DHE masuk, tapi ditukar ke rupiah,” kata dia. Namun sanksi larangan aktivitas ekspor itu rentan bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Beleid tersebut menyatakan Indonesia menganut sistem devisa bebas. Karena itu, bukan tak mungkin kajian berujung pada revisi undangundang. “Tapi ini prosesnya memerlukan waktu yang tak sebentar,” kata Susiwijono.

“Untuk mengatur lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga harus dilihat lagi kondisi dan latar belakangnya.” Yang jelas, dia menilai gejolak perekonomian global saat ini memerlukan upaya mendorong ekspor, sekaligus kontrol devisa secara lebih ketat. “UU devisa itu kan dibuat tahun 1999, setelah krisis moneter, konteksnya pasti berbeda,” kata Susiwijono. Upaya pemulangan devisa hasil ekspor ini dilatarbelakangi berlanjutnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan melebarnya defisit transaksi berjalan. Pemerintah dan Bank Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi lintas sektor. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, misalnya, mengkaji pembatasan impor terhadap sedikitnya 900 komoditas. Adapun bank sentral menggulirkan mekanisme pertukaran (swap) valas, termasuk untuk lindung nilai (hedging) guna mendukung ekspor. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan lembaganya mencatat baru 90 persen dari devisa total hasil ekspor kembali ke Indonesia. Sebanyak 15 persen dari jumlah tersebut telah dikonversi ke rupiah.

Dia berharap upaya pemulangan dan konversi devisa dapat membantu menambal defisit transaksi berjalan yang tahun ini diperkirakan melebar hingga US$ 25 miliar— tahun lalu US$ 17,5 miliar. Namun, menurut Mirza, jika seluruh DHE masuk dan dikonversi ke rupiah pun, itu belum cukup untuk menambal defisit tersebut. “Artinya yang juga bermasalah itu jumlah ekspornya kurang,” kata Mirza. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, berharap pemerintah juga mewajibkan konversi 10– 15 persen devisa total hasil ekspor ke dalam rupiah. Dia menilai devisa yang tak dikonversi tak akan berarti bagi upaya menambah suplai dolar AS. “Kalau mereka (eksportir) tidak mau bantu pemerintah, ya ngapain balik dibantu juga?” kata dia. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, mengatakan pemerintah dan BI berwenang mengatur secara tegas persoalan devisa hasil ekspor. Namun dia menilai rencana revisi sistem devisa Indonesia kurang tepat dilakukan saat ini. “Karena kondisi eksternal bergejolak, takutnya menimbulkan persepsi yang salah di pasar. Takut dikira pemerintah panik,” ujar dia